Adapunbentuk hubungan Negara dengan kekuasaan yaitu dalam bidang-bidang pemerintahan, dan polotik dan lain sebagainya. Dan dalam bidang politik seseorang bisa mendapatkan sebuah kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya yaitu Negara dengan kekuasaan. A. KESIMPULAN.
Hubungan Kekuasaan dengan Politik Diposting oleh Noel Christianto di 1025 PM Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara. Politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti 384-322 SM dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara state, kekuasaan power, pengambilan keputusan decision making, kebijakan policy, beleid, dan pembagian distribution atau alokasi allocation. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik politics adalah bermacam - macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan decision making mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum public policies yang menyangkut pengaturan dan pembagian distribution atau alokasi allocation dari sumber-sumber resources yang ada. Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan power dan kewenangan authority yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan persuasive dan jika perlu bersifat paksaan coercion. Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidakhanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat public goals dan bukan tujuan pribadi seseorang private goals. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan individu.Kekuasaan merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku Miriam Budiardjo,2002, atau Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi Ramlan Surbakti,1992.Hubungan Kekuasaan dengan PolitikMenguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia berarti kiat memimpin kota polis. Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerapa dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa kekuasaan tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita untuk saat itu maka kita memiliki kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan authority, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentian mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional.
PengertianKekuasaan dan Politik Kekuasaan ialah suatu bagian yang merasuk ke seluruh sendi kehidupan organisasi. Manusia memanipulasi kekuasaan untuk mencapai tujuan dan dalam kebanyakan kasus bertujuan untuk memperkuat kedudukan mereka. Hal ini meliputi penampilan yang baik, sopan, berinteraksi dan menjaga hubungan baik dengan semua orang
POLITIK dan kekuasaan power menjadi dua sisi mata uang yang saling berdekatan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga menyentuh ke aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Oxford Dictionary mendefinisikan politik sebagai upaya mendapatkan dan menggunakan kekuasaan dalam kehidupan publik serta upaya mempengaruhi berbagai keputusan yang berdampak pada suatu negara atau kekuasaan power merujuk kepada kewenangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Max Weber memaknai kekuasaan sebagai sarana bagi seseorang untuk mencapai keinginannya. Pemikiran serupa juga dikatakan Friedrich Nietzsche bahwa pada dasarnya manusia memiliki hasrat untuk berkuasa, umumnya diperoleh dengan jalan menguasai atau mempengaruhi orang lain. Dalam konteks perebutan kekuasaan, konflik antarindividu maupun kelompok sangat mungkin terjadi karena menurut Thomas Hobbes manusia secara alamiah bisa menjadi "serigala" bagi sesamanya homo homini lupus. Untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, manusia akan melakukan apa pun sekalipun ia harus menyakiti manusia lainnya. Kekerasan dalam balutan politik dan kekuasaan Di setiap level kehidupan sosial, kekuasaan sama halnya seperti barang berharga yang diinginkan sekaligus dipertahankan secara mati-matian oleh pemiliknya. Dalam konteks politik negara misalnya, kita bisa melihat contoh kudeta Angkatan Militer Myanmar atau Tatmadaw yang berupaya menjungkal pemerintahan sah yang terbentuk melalui proses demokratis. Kudeta militer yang menyebabkan setidaknya lebih dari 400 warga sipil terbunuh ini terjadi karena Tatmadaw sebagai kekuatan militer sekaligus kekuataan politik yang mendominasi struktur pemerintahan berupaya mempertahankan kekuasaannya yang telah langgeng selama kurun waktu 70 tahun pascakolonialisme Myanmar. Demi menjaga totalitas kekuasaannya, Tatmadaw juga melakukan operasi militer yang bersifat koersif dan penuh teror. Salah satunya adalah pembantaian terhadap kelompok minoritas etnis Rohingya selama kurun waktu satu dekade. Hal serupa juga pernah terjadi di Indonesia. Kekuatan militeristik Orde Baru mendominasi sistem pemerintahan negara selama kurun waktu 32 tahun yang juga kerap identik dengan beberapa tindakan kekerasan. Oleh karena itu, sulit rasanya memisahkan kekuasaan dari tindakan merugikan orang lain baik secara fisik maupun moral. Good and bad politics di lingkungan kerja Tidak hanya di level negara saja, permainan politik dan perebutan kekuasaan sangat lumrah terjadi di berbagai lingkungan sosial, perusahaan, dan industri apa pun. Salah satunya adalah lingkungan kantor tempat kita bekerja, Dalam konteks ini, politik di lingkungan kerja dimainkan dalam bentuk yang berbeda-beda namun secara umum tujuannya tetap bermuara pada persoalan kekuasaan dan keuntungan tertentu dalam bisnis atau perusahaan. Dilansir dari artikel Magdalene 04/29/2021 Direktur Keuangan dan SDM PT BEI, Risa E. Rustam mengatakan bahwa terdapat apa yang disebut sebagai good politics dan bad politics dalam konteks politik di lingkungan kerja. Bad politics merujuk pada upaya penghalalan segala cara untuk memperoleh tujuan baik secara personal maupun good politics identik dengan good leadership dan kebersamaan dalam mencapai tujuan tertentu. Pada praktiknya politik dan perebutan kekuasaan memang lumrah ditemukan di lingkungan kerja apa pun, bahkan riset menyebutkan bahwa kecakapan seseorang yang memainkan politik di lingkungan kerja ternyata berdampak positif bagi prospek karirnya. Terkait dengan ini, sosiolog Erving Goffman memperkenalkan konsep dramaturgi yang mengatakan bahwa manusia memainkan peran berbeda. Jadi, apa yang ditunjukkan oleh individu dalam interaksi sosialnya tidak selalu sama dengan apa yang ia sebenarnya rasakan. Konsep Goffman ini penting untuk dipahami, terutama untuk membangun kewaspadaan kita supaya tidak terlalu larut dalam pujian dan tidak mudah untuk mempercayakan segala hal, khususnya yang bersifat krusial dan personal kepada orang lain. Karena bagi mereka yang memainkan bad politics di lingkungan kerja, bukan tidak mungkin segala hal yang dianggap sebagai kelemahan kita akan dimanfaatkan untuk menjatuhkan kita demi menggapai tujuannya. Hal lain yang perlu kita waspadai adalah sikap iri yang berlebihan. Bagi mereka yang pro-bad politics prestasi orang lain akan dilihat sebagai sebagai ancaman potensial karena umumnya pemilik kekuasaan memiliki ego untuk menjadi yang dominan sehingga segala hal yang berpotensi menyaingi posisinya sah untuk disingkirkan. Selain itu, kritik juga kerap dianggap sebagai ancaman. Alih-alih melihatnya sebagai masukkan positif untuk memperbaiki kepemimpinannya, kritik sering disalahartikan sebagai bentuk resistensi yang berpotensi menjatuhkan posisinya. Contohnya adalah sistem pemerintahan otoriter Orde Baru yang bersifat dualistik. Di satu sisi menyerukan demokrasi, tetapi di sisi lain kekuatan militeristik sangat dominan dan segala bentuk kritik kepada pemerintah kerap berujung pada hilangnya nyawa orang. Dalam gaya kepemimpinan otoriter, yang diinginkan oleh penguasa adalah kepatuhan warganya docile bodies terhadap hegemonic power yang sengaja didesain untuk secara manipulatif mendisiplinkan masyarakat, baik secara ideologis maupun koersif. Dalam konteks kapitalisme Karl Marx menuding para pemuka agama bekerja sama dan berpartisipasi mendukung kepentingan kelompok borjuis yang merugikan masyarakat kelas bawah. Melalui persuasi ideologis, daya kritis masyarakat kelas bawah ditekan dengan narasi-narasi untuk membangun etos kerja yang sebenarnya hanya menguntungkan kaum borjuis. Model pendisiplinan dalam pandangan Marx ini banyak ditemui di masyarakat modern. Penguasa umumnya memanfaatkan narasi-narasi besar supaya terkesan memotivasi masyarakat kelas bawah untuk giat bekerja sebagai ibadah. Oleh Haryatmoko ini disebut sebagai kekerasan simbolik. Kesadaran palsu sengaja disuarakan untuk memotivasi kelas pekerja agar bekerja lebih giat layaknya orang yang ikhlas beribadah. Padahal, secara kesejahteraan ekonomi sangat timpang meskipun mereka sudah bekerja maksimal lebih dari tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Pencapaian kekuasaan dalam Good Politics Meskipun begitu, politik untuk memperoleh kekuasaan juga bisa dilakukan dengan cara yang positif. Bagi Michel Foucault kekuasaan tidak selalu berarti negatif. Semua tergantung dari tujuan kita berpolitik dan mencari kekuasaan. Artinya, untuk memperjuangkan hal yang kita anggap baik pun membutuhkan perjuangan, caranya tetap sama, yaitu dengan jalur politik. Yang membedakannya dengan bad politics adalah prinsip dan tujuan positif dari pencapaian kekuasaan itu sendiri. Dalam melakukan good politics, selain menonjolkan prestasi, jiwa leadership yang baik sangat diperlukan untuk membangun organisasi atau institusi. Antara lain meliputi profesionalitas dalam hal kesejahteraan, penghargaan terhadap kontribusi tiap individu, saling memotivasi satu sama lain, dan membangun kepercayaan secara penuh. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Apahubungan politik dan pemerintahan? (Heywood, 1997) Pemerintah erat kaitannya dengan politik. Mempelajari politik pada hakikatnya adalah mempelajari pemerintahan atau lebih luas lagi, mempelajari pelaksanaan kekuasaan. Politik adalah seni pemerintahan, pelaksanaan kontrol dalam masyarakat melalui pembuatan dan penegakan keputusan kolektif.
Abstraksi Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Studi tentang Kekuasaan dan Politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Pada saat setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Pada hakekatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Politik dan kekuasaan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. PENDAHULUAN Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi. Politik dan kekuasaan tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antarmanusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. ________ * Fak Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Pandanaran Politik penting artinya dalam suatu organisasi, karena didalamnya terjadi suatu proses berorganisasi yang mempunyai dampak terhadap perilaku setiap individu atau anggota yang ada dalam organisasi. Politik dalam organisasi merupakan suatu proses dalam memahami proses manajerial. Perilaku politik merupakan perilaku yang secara organisasional tidak ada sanksinya,
sistempolitik yang menandai hubungan negara dan masyarakatnya dilihat dengan mengetahui tipologi sistem politik untuk melihat sifat negara dan struktur masyarakatnya. Kata Kunci: Hubungan, Sosiologi, Politik I. PENDAHULUAN Negara adalah suatu organisasi politik yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat sebagai anggota negara untuk mengatur
AnalisisPlato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya. Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (1965 : 287), education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik terikat tanpa bias dipisahkan). dan tatanan kekuasaan kekuatan
PengertianIlmu Negara. Tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah ilmu negara adalah Georg Jellinek yang berasal dari Jerman. Dalam bahasa lain, istilah ilmu negara dikenal sebagai Theory of State (Inggris), Theorie d'etat (Perancis), staatslehre (Jerman), dan staatsleer (Belanda). Istilah ilmu negara merupakan penggabungan dari 2 kata
A HUBUNGAN POLITIK DAN PENDIDIKAN Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Walaupun kekuasaan politik terpusat pada berbagai
. gqib4zo3lv.pages.dev/67gqib4zo3lv.pages.dev/359gqib4zo3lv.pages.dev/227gqib4zo3lv.pages.dev/311gqib4zo3lv.pages.dev/357gqib4zo3lv.pages.dev/82gqib4zo3lv.pages.dev/124gqib4zo3lv.pages.dev/72gqib4zo3lv.pages.dev/109
hubungan politik dan kekuasaan
